Polri Butuh Anggaran Rp 975 Miliar untuk Bentuk Densus Tipikor

Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri Irjen Bambang Sunarwibowo mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 975 miliar untuk merealisasikan Densus Tipikor.

"Guna peningkatan operasional Polri sebesar Rp 975 miliar. Antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan Tipikor dengan pembentukan Densus Pemberantasan Tipikor," kata Bambang, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Bambang, Densus Tipikor tersebut ditargetkan terbentuk akhir 2017 dan langsung bertugas pada 2018.

"Target ditetapkan (dibentuk) akhir tahun ini, dan bisa operasional tahun 2018," ujar Bambang.

(baca: Wakapolri: Densus Tipikor Bukan Rival KPK)

Sementara itu, kata Bambang, secara keseluruhan Polri mengajukan pagu indikatif anggaran 2018 sebesar Rp 35,646 triliun.

Rinciannya, untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai Polri, untuk penambahan peningkatan kegiatan komponen baru, termasuk untuk menguatkan penyelidikan dan penyidikan tipikor dengan pembentukan Densus Pemberantasan Tipikor dan lain-lain.

"Sebenarnya pemerintah sudah menyetujui tapi tidak seluruhnya permintaan tambahan Rp 35,646 triliun itu untuk penambahan anggaran 2018," kata Bambang.

Diketahui, Densus Tipikor tersebut akan setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan ini sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa (23/5/2017).

Struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini nantinya akan diisi oleh anggota kepolisian terbaik yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sampai saat ini, dasar regulasi yang akan menjadi payung hukum untuk mendukung beroperasinya Densus Tipikor itu masih dikaji. Sedangkan, untuk gedung kantor Densus Tipikor direncanakan akan ditempatkan di Polda Metro Jaya.