Tahun 2018, Kunker Luar Negeri DPR Dianggarkan Naik Rp 141,9 Miliar

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing menuturkan, kenaikan anggaran tersebut salah satu alasannya adalah karena sempat adanya moratorium kunker luar negeri pada DPR masa kepemimpinan Ketua Ade Komarudin.

"Dulu kan sempat moratorium ke luar negeri," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Di samping moratorium, alasan lainnya adalah perubahan kurs nilai tukar rupiah.

(Baca: Ikut Kunjungan Jokowi ke Luar Negeri, Gibran-Kaesang Bayar Sendiri)

Menurut dia, kunker luar negeri sangat dibutuhkan. Ia pun menyayangkan respons publik yang meributkan kenaikan anggaran kunker luar negeri DPR namun tak meributkan anggaran kunker lembaga lain.

"Itu keputusan. Kalau udah keputusan kan kami jalankan. Eselon IV ke luar negeri enggak diributin. Anggota DPR diributin," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai hal tersebut tak perlu dipersoallan. Anggaran kunker luar neger di pemerintah bahkan menurutnya berkisar Rp 100 triliun.

"Biaya perjalanan di pemerintah itu ratusan triliun. Jadi enggak perlu dipersoalkan. Kan bukan pergi piknik, pergi kerja," kata Fahri.

(Baca: Kunker ke Jerman dan Meksiko, Pansus RUU Pemilu Bantah Pelesiran)

Kunker luar negeri, menurutnya, diperlukan untuk mengembangkan konsep-konsep dan membangun DPR.

"Memang itu bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja," kata dia.

Dalam dokumen tentang tambahan dalam pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja DPR 2018, tercantum anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 246,681 miliar. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan tugas DPR dalam kerjasama internasional sebesar Rp 96,9 miliar.

Adapun pada masa kepemimpinan Ketua DPR sebelumnya, yakni Ade Komarudin, sempat ada pemotongan kunker luar negeri untuk studi banding. Ade mengklaim pemotongan kunker tersebut mencapai Rp 134 miliar.