Salin Artikel

Pakaian Adat Jokowi-JK, Simbol Keberagaman dan Persatuan...

Rupanya, Jokowi dan Kalla ingin menyampaikan pesan yang mendalam soal keberagaman di Indonesia.

"Pesan simbolis kuat ditunjukkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia itu sangat beragam, terdiri dari berbagai suku dan budaya," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui siaran pers resminya, Rabu.

Dengan menggunakan pakaian adat daerah, Presiden dan Wakil Presiden ingin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama. Namun, tetap satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

"Semangat persatuan, semangat kebersamaan, dan semangat kerja bersama demi mewujudkan mimpi para pendiri bangsa ini, mimpi anak cucu kita di masa datang, kejayaan Indonesia," ujar Bey.

Pesan itu kemudian kembali diperkuat dalam pidato Presiden yang menyinggung salam kebangsaan dalam bahasa daerah Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote.

Hal itu menunjukkan bahwa Presiden menaruh perhatian pada setiap jengkal wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Dalam rangkaian acara kenegaraan ini, Presiden Jokowi berpakaian jas tutu khas Bugis. Sementara, Wapres Jusuf Kalla mengenakan beskap gaya Solo.

(Baca: Makna di Balik "Pertukaran" Baju Adat Jokowi dan Jusuf Kalla)

Baru kali ini dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD, Kepala Negara dan wakilnya menggunakan pakaian adat tradisional.

Tak kalah dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Iriana Jokowi pun tampak cantik dengan balutan busana adat Bali berwarna merah dengan hiasan di rambutnya.

Sementara itu Ibu Mufidah Kalla memakai kebaya berwarna biru dipadu dengan kerudung cokelat.

(Baca: Cantiknya Iriana Jokowi Mengenakan Pakaian Adat Bali...)

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/19124261/pakaian-adat-jokowi-jk-simbol-keberagaman-dan-persatuan-

Terkini Lainnya

Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke