Salin Artikel

Panglima TNI: Jangan Sampai Negeri Ini Jadi Kancah Konflik Antaragama

"Waspadai benih-benih yang ingin membuat perpecahan antar dan inter-agama dengan cara mengadu domba," ujar Gatot pada Simakrama Kebangsaan Parisada Hindu Darma di Kota Denpasar, Bali, Jumat (4/8/2017), sebagaimana dikutip siaran resmi Puspen Mabes TNI.

"Benih-benih seperti itu sudah mulai muncul. Maka, jangan sampai negeri ini menjadi kancah konflik antaragama dan antarkelompok agama," tambah dia.

Gatot kemudian mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.340 suku, 1.150 bahasa daerah serta agama-agama yang berbeda.

Keanekaragaman itu harus dijaga seluruh elemen bangsa dalam bingkai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

"Bila tidak ada Islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, bukan Indonesia. Bila tidak ada Katolik, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu, bukan Indonesia. Bila tidak ada Buddha, bukan Indonesia dan bila tidak ada Konghucu, bukan Indonesia. Itulah Indonesia kita yang indah," ujar Gatot.

"Itulah yang harus tetap kita jaga dan bina. Kuncinya ada pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan nilai-nilai ketuhanan yang juga disepakati para pemuka agama saat awal kemerdekaan," tambahnya.

Masih mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Gatot juga berharap supaya seluruh elemen bangsa menghayati nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kongkret sehari-hari. Bukan hanya terbatas pada slogan dan kata-kata.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/05/15430011/panglima-tni--jangan-sampai-negeri-ini-jadi-kancah-konflik-antaragama

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke