Salin Artikel

"Tinggal PDI-Perjuangan Pun, Pansus Angket KPK Tetap Jalan"

Fraksi Partai Gerindra sebelumnya menyatakan mundur dari pansus. Kini, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mempertimbangkan mengikuti jejak Gerindra.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, tidak masalah bahkan jika hanya tersisa PDI-P pada Pansus Angket KPK.

"Teman-teman kami dari beberapa fraksi mundurkan diri, keluar, enggak apa-apa. Tinggal satu fraksi PDI-Perjuangan pun (pansus) tetap jalan, tetap sah," kata Henry dalam diskusi "Pansus KPK dan Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Henry menyadari bahwa Pansus Angket KPK tidak populer di publik dan banyak dimusuhi. Dia juga tahu di media sosial beredar foto-foto partai serta kadernya, yang merupakan pendukung pansus.

Risikonya, karena pansus ini tidak populer, kader partai itu terancam tidak dipilih lagi.

Namun, Henry meminjam pernyataan temannya sesama politisi PDI-P, yang menyatakan rela tidak dipilih lagi karena berada di pansus tersebut, selama melakukan sesuatu yang dianggapnya benar.

Keberadaan Pansus Angket KPK sendiri saat ini menjadi sorotan di internal DPR karena dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas. Pansus pada awalnya dibentuk untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Sebab, dalam persidangan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan Miryam, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Namun, kerja pansus dalam sepekan terakhir dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya. Pansus kemudian malah mengundang sejumlah orang yang terlibat dalam kasus yang dianggap sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ketidakjelasan tujuan pansus itulah yang membuat Demokrat tidak mengirim perwakilan.

(Baca: Demokrat Sebut Kerja Pansus Angket KPK Makin Tak Jelas)

Sedangkan Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menuturkan, kerja pansus saat ini mulai mengarah pada pelemahan KPK. Fraksi PAN pun mempertimbangkan untuk menarik perwakilannya.

(Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya)

Adapun Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menuturkan, Partai Gerindra melihat ada potensi pembubaran KPK pada akhir kerja pansus. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Gerindra yang telah menarik perwakilannya dari Pansus.

(Baca: Khawatir KPK Dibubarkan, Alasan Gerindra Keluar dari Pansus Angket)

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18014561/-tinggal-pdi-perjuangan-pun-pansus-angket-kpk-tetap-jalan-

Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke