Salin Artikel

Survei: Parpol dan DPR di Urutan Bawah soal Pemberantasan Korupsi

Menurut Peneliti ICW Febri Hendri, rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan parpol lantaran banyak pelaku korupsi berasal dari kedua pihak itu.

"Wajar kalau DPR dan parpol mendapat persepsi rendah, karena memang banyak koruptor yang ditangkap dari parpol dan DPR," ujar Febri saat menggelar konferensi pers peluncuran hasil survei di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

(baca: Survei Polling Center: Masyarakat Pesimistis Tren Korupsi Menurun di 2017)

Hasil survei menunjukkan, DPR menempati urutan ke 12 dari 14 pihak. Sebanyak 51 persen responden yang percaya DPR dalam hal pemberantasan korupsi.

Sementara parpol menempati posisi terakhir dengan 35 persen tingkat kepercayaan.

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap parpol dan DPR berbanding terbalik dengan persepsi terhadap Presiden dan KPK.

Masyarakat menganggap KPK dan Presiden Joko Widodo sebagai lembaga yang dipercaya dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

(baca: Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi)

Hasil survei tersebut menyebutkan, 86 persen responden percaya KPK dan Presiden dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Penilaian terhadap pihak lain, yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 72 persen, Mahkamah Agung 66 persen, media massa 64 persen, Kejaksaan Agung 63 persen, Pemda 63 persen, LSM 63 persen, kementerian 62 persen, polisi 57 persen, Ombudsman RI 54 persen dan perusahaan swasta 49 persen.

Febri mengatakan, masyarakat masih memandang Presiden Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi, tegas dan berkomitmen.

"Saya menilai itu hal yang wajar karena figur Jokowi yang dikenal bersih dari korupsi, tegas dan berkomitmen. Akhir-akhir ini juga dia seringkali bicara keras mengenai pungli," kata Febri.

Survei antikorupsi Polling Center dan ICW dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 Kabupaten/Kota dan 212 desa/kelurahan. Total responden berjumlah 2.235 orang.

Survei tersebut menggunakan teknik sampling multistage random dengan probability proportional to size, di mana jumlah sample tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Dengan jumlah sampel sebesar itu dan tingkat kepercayaan 95 persen, maka diprediksi margin of error sekitar 2,1 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/17345911/survei--parpol-dan-dpr-di-urutan-bawah-soal-pemberantasan-korupsi

Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke