Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses: Pemilih di Jateng Punya Kedekatan Kultural dan Politik dengan Jokowi

Kompas.com - 11/12/2018, 19:41 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai tidak mudah merebut dukungan masyarakat Jawa Tengah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Karding mengatakan ada kedekatan khusus antara warga Jawa Tengah dengan Jokowi.

"Pemilih Jawa Tengah memiliki kedekatan kultural dan politik dengan Jokowi sebagai salah satu mantan pemimpin kota di Jawa Tengah," ujar Karding ketika dihubungi, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Elektabilitas Masih Rendah, Alasan BPN Pindahkan Markas Perjuangan Sandiaga ke Jateng

Karding mengatakan Jokowi telah menjabat sebagai wali kota di Solo, salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Riwayat itu membuat Jokowi memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Jawa Tengah.

Hal ini untuk menanggapi rencana pemindahan markas perjuangan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno ke Jawa Tengah. Karding menilai pendukung Jokowi di Jawa Tengah tetap loyal meski suara mereka diincar Prabowo-Sandiaga.

Apalagi, kata Karding, Jokowi tidak pernah melupakan masyarakat Jawa Tengah meski sudah menjadi presiden.

"Ini dibuktikan dengan pembangunan dua tol yang diresmikan Jokowi. Jalan Tol Pejagan- Pemalang dan Jalan Tol Pemalang- Batang," kata Karding.

Baca juga: Sandiaga Fokus di Jateng, Timses Sebut Kandang Merah Akan Diputihkan

"Dua jalan tol itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," tambah dia.

Sebelumnya, Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menuturkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk memindahkan markas perjuangan Sandiaga ke Jawa Tengah.

Dengan demikian, kata Sudirman, Sandiaga akan lebih mudah mengatur strategi pemenangan pada sisa masa kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com