Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sekjen PPP soal Pertemuan 7 Pimpinan Partai di Rumah Zulkifli

Kompas.com - 09/06/2017, 19:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, pertemuan tujuh pimpinan partai politik, Rabu (7/6/2017) malam diinisiasi oleh para anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu memang khusus membahas soal RUU Pemilu.

"Realitas pembahasan RUU Pemilu di lima isu itu kan tersendat-sendat, karena masing-masing anggota pansus nunggu arahan dari pimpinan partainya masing-masing," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (9/6/2017).

"Tapi di sisi lain pembahasan RUU Pemilu kan harus cepat selesai, maka teman-teman yang duduk di Pansus ambil inisiatif untuk mengumpulkan para pimpinan partai," sambung dia.

Menurut dia, tujuh partai sejak awal pembahasan RUU Pemilu sudah bertekad untuk selalu membangun musyawarah.

(Baca: "Presidential Threshold" Jadi Bahasan Paling Alot di Pansus Pemilu)

Untuk itu, perbedaan tujuh partai itu lebih sedikit di antara fraksi-fraksi yang ada di pansus. Salah satu titik kompromi yang dibahas adalah mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Saat ini, beberapa partai menginginkan agar tak ada presidential threshold atau 0 persen. Namun, ada pula partai yang masih berada di angka 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ada kemungkinan untuk menawarkan titik kompromi di 10-15 persen.

(Baca: Rapat Pansus RUU Pemilu Buntu, Keputusan Ditunda Selasa Depan)

"Antara yang menghendaki 0 persen dengan yang 25 persen bertemu di titik 10 sampai 15 persen," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Poin lainnya soal sistem pemilu. Ada kemungkinan untuk memilih usulan terbuka terbatas karena dianggap bisa menjadi jalan tengah bagi partai-partai yang menghendaki sistem terbuka dan tertutup.

Namun, pembahasan isu lain tak sealot pembahasan presidential threshold.

"Yang lain-lain juga lebih cair suasananya," kata Arsul.

Tujuh pimpinan partai berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifkli Hasan, Rabu (7/6/2017) malam.

Tujuh partai tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, PKB, dan Partai Hanura. Salah satu yang dibahas berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

 

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com