RUU Pemilu Alot, Demokrat Tetap Ingin Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat masih pada posisi bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tak diperlukan lagi pada Pemilu 2019.

Alasannya, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, pemberlakuan presidential threshold tak relevan dan kurang pas.

"Dari awal kami mendorong supaya presidential threshold tentunya ya bisa nol," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) masih buntu atau deadlock untuk lima isu krusial.

Salah satunya mengenai presidential threshold. Sejumlah partai menginginkan angkanya 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Baca: "Presidential Threshold" Jadi Bahasan Paling Alot di Pansus Pemilu

Saat ditanya apakah Demokrat membuka peluang untuk kompromi, Agus tak menjawab secara tegas.

Ia mengatakan, keputusan Demokrat untuk memilih presidential threshold 0 persen merupakan keputusan partai.

Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui mekanisme voting pada sidang paripurna.

"Kalau saya melihat yang ada, ini masih harus diambil dalam keputusan di paripurna. Karena keputusan tertinggi kan di paripurna," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Lima isu krusial tersebut yakni parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitude, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Pembahasan pada rapat Pansus RUU Pemilu, Kamis (8/6/2017) berujung deadlock.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, pembahasan alot karena pemerintah juga berkepentingan dalam isu tersebut.

Pada Selasa (13/6/2017) pekan depan akan dilakukan lobi.

"Jadi sudah kami beri kesempatan sampai Selasa depan untuk melakukan lobi. Kalau sampai Selasa depan tak ada hasil tetap kami ambil keputusan," papar politisi PKB itu.