Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKP Pembinaan Pancasila Punya Tiga Deputi, Apa Saja?

Kompas.com - 09/06/2017, 17:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan memiliki tiga deputi. Ada deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok siapa saja yang akan ditunjuk menjadi kepala deputi. Yudi pun mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

"Yang jelas ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi representasi golongan tapi profesional," kata Yudi usai perteuman dengan Pramono.

Yudi mengatakan, deputi pengkajian dan materi akan membuat semacam roadmap tentang pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah juga dipersiapkan.

(Baca: Optimisme Mewariskan Pancasila...)

"Kemudian juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian," ucap Yudi.

Sementara deputi advokasi akan bertugas melakukan advokasi akan melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat.

"Memproduksi berbagai konten-konten digital, konten macam-macam," ucap Yudi.

(Baca: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Terakhir, deputi pengendalian dan evaluasi akan melakukan pengukuran apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan dengan Pancasila.

"Kita juga membuat indeks-indeks, misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia," ucap Yudi.

Pramono Anung berharap masalah organisasi dan administrasi UKP-PIP bisa segera selesai dalam waktu dekat. Unit ini harus bekerja cepat karena masa kerjanya mengikuti masa jabatan Jokowi, yakni hingga 2019 mendatang.

"Saya harap hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya, bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," ucap Pramono.

Kompas TV Mahfud MD menyatakan, penyebutan nama politisi seperti Amien Rais adalah hal yang biasa terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com