0
Kilas Daerah Banyuwangi

Daftar BPJS di Banyuwangi Cukup Datang ke Kantor Kecamatan

Kompas.com - 08/06/2017, 10:00 WIB
Firman Arif

Penulis

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuat terobosan. Kali ini, Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kantor kecamatan.
 
Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat acara buka puasa bersama di Pendopo Shaba Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Selasa (6/6)
 
Bupati Anas mengatakan kerja sama ini dirintis untuk memudahkan masyarakat mengikuti program cakupan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat akan mendapat kemudahan mendaftar asuransi kesehatan di setiap kantor kecamatan.
 
“Warga tak perlu jauh-jauh ke kota. Cukup datang ke kantor kecamatan, warga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Bahkan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang  sudah jadi bisa diambil di kecamatan juga,” kata Anas.
 
Hasil kerjasama ini langsung disampaikan oleh Anas kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan serta warga yang hadir pada acara buka bersama.
 
Selama ini, dia melanjutkan, untuk menjadi peserta BPJS masyarakat harus mendaftar ke kantor BPJS yang berada di pusat kota.

Sementara, warga tinggal di berbagai kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di kantor BPJS.

Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat akan lebih mudah mendaftarkan diri. "Waktunya pun tidak banyak terbuang hanya untuk melakukan perjalanan ke kota untuk mendaftar menjadi peserta BPJS," ujar Anas.
 
Ia berharap perluasan akses pendaftaran ini bisa signifikan menambah peserta BPJS. Mengingat selama ini kepesertaan BPJS di Banyuwangi baru mencapai 800.031 orang.
 
"Ini salah satu cara kami meningkatkan peserta JKN. Selama ini, masih banyak warga yang tidak mengurus JKN lantaran harus menempuh perjalanan jauh ke kota," papar Anas.

Jika warga Banyuwangi memiliki kartu JKN, imbuh Anas, mereka tak perlu risau. Karena biaya kesehatannya sudah tertanggung oleh asuransi. Jika sakit, warga yang telah mendaftar sebagai peserta BPJS cukup menunjukkan kartu JKN di fasilitas kesehatan yang terdaftar.
 
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo menambahkan pihaknya sangat mendukung program bersama ini. Apalagi, Banyuwangi telah menjadi pilot project program Universal Health Coverage dari pemerintah untuk kawasan Jawa Timur.
 
Banyuwangi dipilih salah satunya karena pelayanan publik di sini telah menggapai tingkat kecamatan hingga desa.

"Terobosan ini kami yakini bisa lebih meningkatkan angka kepesertaan warga, apalagi pemerintah terus mendorong  warga untuk mendaftar JKN," jelas Handaryo.

Baca tentang

Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com