Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Teruji, Alasan Akbar Tandjung Ajukan Gatot Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 31/05/2017, 00:00 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah sangat teruji.

Ia menganggap Gatot layak dan sangat mumpuni maju menjadi calon wakil Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Panglima TNI kan sudah melalui suatu proses yang boleh dikatakan seleksi kepemimpinannya sudah teruji lah," kata Akbar di kantor DPP Perindo, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Akbar mengatakan, ia memilih nama Gatot untuk mendampingi Jokowi bukan karena alasan sembarangan.

Menurut dia, Gatot punya posisi yang penting dan strategis saat ini sehingga layak menjadi calon orang nomor dua di Indonesia.

(Baca: Disebut Akbar Tandjung Cocok Jadi Cawapres, Ini Kata Panglima TNI)

"Saya pilih yang konteks Indonesia. Panglima TNI itu posisi yang penting dan sangat strategis. Dalam konteks itu kalau dia (Gatot) disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, ya wajar saja. Itu posisi yang tinggi sebagai Panglima TNI," kata Akbar.

Meski demikian, Akbar mengaku punya hubungan yang cukup dekat dengan Gatot, termasuk dengan istri orang nomor satu di militer Indonesia tersebut.

"Secara pribadi kami dekat. Dia kan orang Solo. Dengan istri saya apalagi. Dengan istri beliau (Gatot) juga dekat. Itu saja," ujar Akbar.

(baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

Gatot sebelumnya mengaku, tak ada niat dirinya maju sebagai calon presiden. Dia merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Jokowi yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. 
 
"Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan," ujar Gatot Nurmantyo.
 
 
Dia menjelaskan, selaku Panglima TNI, dia mendapat instruksi dari Presiden untuk menjaga kemajemukan dan kebinekaan. 
 
Ketika diminta penegasan apakah ingin maju Pilpres, Gatot memberikan jawaban sekaligus penegasan.
 
"Tidak mau. Tidak etis saya dipercaya Presiden kemudian saya berambisi, beradu dengan Presiden," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
Kompas TV Panglima TNI Baca Puisi tentang Kritik Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com