Pansus Anggap Duit Rp 38 Miliar Per Tahun Tak Berat untuk Tambah 19 Kursi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Lukman Edy meyakini pemerintah sanggup menyediakan anggaran sebesar Rp 38 miliar per tahun, bila anggota DPR ditambah 19 orang.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi keputusan Pansus Pemilu terkait penambahan anggota DPR sebanyak 19 orang karena adanya provinsi yang defisit kursi.

"Implikasi anggaran Rp 38 miliar setahun, masih masuk. Keserentakan pemilu juga signifikan kurangi anggaran pemilu. Pemerintah bilang bukan soal anggaran Rp 38 miliar kok. Tak berat itu bagi pemerintah," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

(baca: Ini Daerah yang Kebagian Alokasi 19 Kursi DPR RI)

Ia menyatakan, keberatan pemerintah terkait penambahan 19 kursi DPR bukan karena anggaran, melainkan pada landasan teori.

Politisi PKB itu pun menegaskan landasan teori yang digunakan DPR sudah tepat, yakni mempertimbangkan adanya daerah yang kekurangan kursi.

Di sisi lain, hampir tak mungkin mengurangi kursi dari provinsi yang kelebihan kursi.

"Jadi itu yang harus dipertimbangkan pemerintah," lanjut dia.

(baca: Ini Daerah yang Kebagian Alokasi 19 Kursi DPR RI)

Pansus RUU Pemilu sebelumnya menyepakati penambahan 19 kursi DPR. Penambahan kursi dilakukan tanpa memangkas kuota kursi di daerah lain.

Hal itu disepakati dalam rapat pansus bersama pemerintah, Senin (29/5/2017).

Penambahan kursi ini berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan juga adanya pemekaran wilayah baru.

(baca: Formappi: DPR Seharusnya Merealokasi Sebaran Kursi, Bukan Menambah)

Terkait keputusan Pansus ini, Pemerintah dipersilakan untuk melakukan proses internalisasi sebelum kemudian menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kesepakatan pansus tersebut.

Jika Pemerintah tak setuju dengan usulan tersebut, maka Pansus dan Pemerintah akan kembali berunding untuk menentukan angka yang tepat.