Kompas.com - 30/05/2017, 11:36 WIB
Pemandangan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/Nabilla TashandraPemandangan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menilai penambahan kursi DPR bukan untuk memenuhi rasa keadilan dan prinsip proporsionalitas seperti yang digembar-gemborkan.

Menurut dia, penambahan kursi DPR lebih bersifat politis, sebab saat ini ada provinsi yang kursinya kelebihan sehingga bisa dialihkan ke provinsi lain yang kekurangan kursi.

"Harusnya jika ingin menerapkan prinsip proporsionalitas, keadilan dan pemerataan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan ketidakadilan, atau ketidakproporsionalitasan yang sudah berlangsung selama ini," kata Lucius melalui pesan singkat, Selasa (30/5/2017).

(baca: Pansus Pemilu Sepakati Penambahan 19 Kursi DPR RI)

Karena itu, menurut Lucius, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, semestinya DPR memutuskan untuk merealokasikan sebaran kursi di masing-masing provinsi, bukan justru menambah jumlah kursi.

Ia mengatakan, penambahan kursi di DPR justru semakin melanggengkan praktik ketidakproporsionalan sebaran kursi di Indonesia, karena sedari awal tidak proporsional, namun tetap ditambah.

(baca: Alasan Pansus Pemilu Sepakati Penambahan 19 Kursi DPR RI)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlebih, kinerja DPR periode sekarang, menurut Lucius, sangat buruk. Hal itu tercemin dalam jumlah RUU yang selesai dibahas selama tahun 2017.

"Tahun ini dari 50 RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional), mereka baru menghasilkan 2 diantaranya. Bayangkan, 560 orang dan kerjanya selama 6 bulan hanya mampu menghasilkan 2 undang-undang baru," tutur Lucius.

Panitia Khusus RUU Pemilu menyepakati penambahan 19 kursi DPR. Penambahan kursi dilakukan tanpa memangkas kuota kursi di daerah lain.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.