Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Praktik Korupsi Kian Kreatif

Kompas.com - 17/05/2017, 13:34 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan bahasa sandi merupakan satu hal yang lumrah terjadi dalam prakti korupsi.

Sandi yang digunakan pun cenderung beragam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya, untuk mengelabui proses penyadapan oleh aparat penegak hukum.

(Baca: KPK Ingatkan Revisi PP Remisi Jangan Sampai Lemahkan Pemberantasan Korupsi)

Pakar komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali berpendapat bahwa penggunaan sandi dalam praktik korupsi selalu berubah dengan bahasa yang unik.

Menurut Effendi, hal itu menunjukkan pelaku korupsi semakin kreatif dalam berkomunikasi.

"Ini menunjukkan bahwa praktik Korupsi akan jauh lebih kreatif," ujar Effendi dalam acara bedah buku berjudul 'Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi' karya jurnalis Sabir Laluhu, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Buku tersebut mengulas 23 kasus korupsi dan cara-cara para pelaku korupsi untuk saling berkomunikasi.

Sabir mengungkapkan, dari 23 kasus tersebut, tercatat ada 199 bahasa sandi yang dipakai oleh pelaku untuk menyimbolkan materi korupsi.

Bahasa yang digunakan oleh pelaku, kata sabir, tidak jauh dari konteks sosial, budaya dan agama.

Dia mencontohkan penggunaan istilah "apel malang" dan "apel washington" dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet Sea Games di Palembang.

(Baca: KPK Klaim Sudah Lakukan Fungsi Pencegahan secara Optimal)

Ada juga istilah uang gondrong dan uang jenggot yang merujuk pada mata uang Dollar Amerika Serikat.

"Beberapa pelaku juga biasanya menggunakan bahasa daerah. Misalnya bahasa Padang dan Batak," kata dia.

Fakta yang cukup mengejutkan, lanjut Sabir, dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran, para pelaku bahkan menggunakan istilah yang dekat dengan umat muslim.

Misalnya penggunaan istilah Kyai sebagai pengganti penyebutan pejabat di kementerian. Kemudian istilah untuk menyebut proses tender atau lelang.

"Dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran, sandi yang dipakai itu cenderung dekat dengan umat Islam misal santri, imam, kyai, murtad dan pengajian," kata Sabir.

Kompas TV 7 Saksi Hadir di Lanjutan Sidang E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com