Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Buwas Berperan Besar Terkait Gedung Baru Bareskrim

Kompas.com - 20/04/2017, 12:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan gedung baru Bareskrim Polri ditandai dengan ground breaking oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Tito terkenang saat Polri memperjuangan pembangunan gedung Bareskrim menggantikan gedung lama yang dianggap sudah tua dan tak laik digunakan untuk beroperasi.

Menurut Tito Karnavian, salah satu orang yang berperan besar untul mewujudkan gedung Bareskrim adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso alias Buwas.

Saat pembangunan gedung diusulkan pada 2015, Buwas masih menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri.

"Saya waktu itu sebagai Asrena (Asisten Perencanaan dan Anggaran) Kapolri, beliau (Buwas) yang gigih memperjuangkan," ujar Tito Karnavian di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Pada 2015, pembangunan gedung tidak bisa dilakukan karena terkendala anggaran dan belum ada perencanaan dalam grand design Polri.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo melakukan moratorium pembangunan markas dan kantor kepolisian, justru mengefektifkan kantor yang sudah ada. Dana pembangunan itu, kata Tito, bisa digunakan untuk infrastruktur pelayanan publik yang lain.

"Tapi itu kecanggihan Buwas yang mampu menembus semuanya dengan alasan untuk pelayanan publik. Karena betul, Bareskrim beri layanan publik," kata Tito Karnavian.

Alasan itu diterima oleh Presiden, Bappenas, DPR RI, dan Kementerian Keuangan. Akhirnya, mulai 2016 lalu, gedung Bareskrim Polri dibongkar dan hari ini dimulai pembangunannya.

Tito sengaja mengundang Buwas secara pribadi dalam seremonial ground breaking ini karena menganggap pembangunan gedung itu tak lepas dari peran Buwas.

"Idenya juga berasal dari Buwas karena kondisinya tidak layak lagi untuk sekelas Bareskrim yang merupakan FBI-nya Indonesia. Tapi gedungnya memprihatinkan," kata Tito.

(Baca juga: Gedung Bareskrim Sudah Tak Layak, Budi Waseso Butuh Gedung Baru)

Pembangunan gedung ditargetkan selesai pada Desember 2018. Selama gedung dibangun, kegiatan operasional Bareskrim Polri untuk sementara dipindahkan ke gedung lain.

Hampir seluruhnya beroperasi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gambir. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi menunpang di gedung Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Pak Bareskrim sabar-sabar dulu kegiatan di KKP, dan Tipikor di tempat lain," kata Tito Karnavian.

"Ini multiyears hingga 2018, ini akan jadi gedung kebanggaan Polri," tutur dia.

(Baca juga: Kadiv Humas Polri: Biar Kantor Bareskrim Kayak Kantor FBI)

Kompas TV Kapolri: Reformasi Polri Akan Tekan Perilaku Koruptif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com