Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ketua KPK, Rencana Pengangkatan Kasatgas dari Polri Baru Usulan

Kompas.com - 31/03/2017, 12:45 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, belum ada tindak lanjut apa pun soal rencana pengangkatan ketua satuan tugas (Kasatgas) langsung dari Institusi Kepolisian. Menurut Agus, hal itu baru sebatas usulan.

"Sebetulnya belum ada langkah apa-apa dari pimpinan ke Mabes Polri. Yang dari KPK ke Mabes itu suratnya masih terkait dengan penyidik harus  2 tahun jadi AKP. Jadi belum ada apa-apa," kata Agus saat ditemui di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Menurut Agus, rencana terkait pengisi jabatan Kasatgas pada bidang penindakan tersebut adalah usulan Direktur Penyidikan KPK. Usulan baru disampaikan kepada pimpinan KPK.

(Baca: Ini Alasan Pimpinan KPK Berikan SP2 untuk Novel Baswedan)

Agus mengatakan, selanjutnya pimpinan akan mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa usulan itu tidak mengikat, sehingga akan dipertimbangkan untuk diikuti atau ditolak.

"Jadi belum apa-apa sudah protes. Wong kami sendiri belum bergerak apa-apa kok, gitu loh," kata Agus.

Wadah Pegawai KPK yang tidak sependapat dengan usulan tersebut mengirimkan surat keberatan kepada pimpinan KPK. Surat keberatan tersebut melatarbelakangi dikeluarkannya surat peringatan kedua (SP2) kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

(Baca: Penyidik KPK Novel Baswedan Tak Ingin Tanggapi soal SP2)

Novel merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK.

Menurut Agus, surat keberatan yang disampaikan Wadah Pegawai tersebut disampaikan menggunakan kata-kata yang bernada menghina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com