Rapat dengan Wanbin, DPP Partai Golkar Bahas Pilkada Hingga Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melangsungkan rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai Golkar, Kamis (16/3/2017) siang. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan merespons dinamika dan masalah kebangsaan yang terjadi.

Salah satunya mengenai keberhasilan Pilkada Serentak 2017 dan proyeksi pemilu ke depan.

"Pemilih pada tahun 2019 adalah pemilih-pemilih berumur antara 25 sampai 40 tahuh. Karenanya dewan pembina meminta kepada Partai Golkar untuk mengaktifkan dan memberikan perhatian besar kepada tokoh-tokoh muda Partai Golkar dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin politik Partai Golkar," tutur Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).

Sementara itu, penyikapan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP juga dibahas dalam rapat. Pasalnya, kasus tersebut turut menyeret nama sejumlah Politisi Partai Golkar, salah satunya adalah Ketua Umum Setya Novanto.

Ical, sapaan akrab Aburizal, meminta seluruh kader partai bersabar untuk menghargai proses hukum yang berlangsung.

"Semua kader Partai Golkar tetap tenang dan menghargai proses hukum. Menyerahkan prosesnya ke pengadilan dengan tetap menekankan asas praduga tak bersalah," ucap Aburizal.

Adapun hal-hal lain yang juga dibahas dan disepakati dari rapat, di antaranya adalah mengimbau kader partai untuk berperan aktif dalam menjadi pemimpin bangsa, menghadapi krisis global, dan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi tanah air.

"Yang berikutnya, adalah DPP Partai Golkar dan Wanbin bersama-sama berpendapat Partai Golkar sudah memilki visi negara Indonesia sejahtera 20145 dengan belum adanya GBHN maka dapat dipakai menjadi suatu arah perkembangan Indonesia ke depan," tururnya.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota dewan pembina dan pengurus pusat, termasuk di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.