JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai, Kamis (16/3/2017) siang.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, rapat tersebut merupakan rapat rutin yang dilaksanakan sekali dalam tiga bulan.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dewan Pembina berhak memberikan saran dan respons terhadap berbagai hal yang terjadi dan berkaitan dengan partai.
"Tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait dinamika politik mutakhir yang akan kami (DPP) jelaskan semua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis.
Terlihat hadir Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berjalan berdampingan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Idrus menambahkan, salah satu pembahasan yang diutamakan adalah terkait pilkada serentak.
Saat disinggung apakah akan turut dibahas masalah usulan penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Idrus membantahnya. Ia menegaskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk merespons masalah-masalah yang ada.
"Sama sekali tidak ada (usulan Munaslub) karena memang enggak pernah ada wacana dan keinginan itu. Sehingga keseluruhan keluarga Partai Golkar tetap solid," tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir menuturkan, pertemuan hari ini kemungkinan juga akan menyepakati bahwa Golkar tak akan melaksanakan Munaslub.
Sekalipun terdapat persoalan hukum yang menimpa sejumlah kadernya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, termasuk Ketua Umum Setya Novanto.
"Sepakat tidak ada Munaslub. Di koran-koran sudah ada beritanya, kan? Kemarin kan belum ketemu. (Ini) resmi lah menyampaikan masing-masing," kata Kahar.