Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Arab Saudi Sepakat Kedepankan Islam Moderat

Kompas.com - 03/03/2017, 07:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia sepakat bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi tentang penanggulangan gerakan radikalisme.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, kesepakatan tersebut tertuang dalam salah satu nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara pada saat Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis al-Saud melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Bogor, Rabu (1/3/2017) lalu.

"MoU mengatur secara tegas adanya kesepakatan bersama, kesepahaman bagaimana kedua negara meningkatkan upayanya menanggulangi gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme," ujar Lukman di Kompleks Istana Presiden, Kamis (2/3/2017).

Lukman belum mau mengungkapkan detil kerja sama tersebut. Namun, ia memastikan bahwa penandatanganan MoU itu akan ditindaklanjuti oleh kementeriannya dengan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait Saudi.

"Masing-masing akan membentuk tim kerja untuk duduk bersama kemudian menindaklanjuti MoU tersebut," ujar Lukman.

Lukman juga mengatakan bahwa Indonesia-Saudi sepakat mengedepankan wajah Islam yang moderat. Islam disepakati harus memberi kontribusi dalam menjaga dan melindungi peradaban dunia.

"Ada di dalam MoU itu bagaimana perbedaan, keragaman, tetap dapat dijaga, termasuk perbedaan dalam keagamaan. Jadi ini salah satu hal positif dalam upaya kita bersama mengedepankan Islam yang moderat itu," ujar Lukman.

Kompas TV Apa makna kehadiran Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud di Indonesia dan keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dari kunjungan ini? Untuk membahasnya bersama Wartawan Senior Harian Kompas Trias Kuncahyono, Ketua Komisi Satu DPR Abdul Kharis Almasyhari serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com