Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utusan PBB Ingin Negara Lain Tiru KIP dan KIS Milik Indonesia

Kompas.com - 27/02/2017, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Utusan PBB Bidang Antikekerasan Anak, Marta Santos Pais, secara khusus mengapresiasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, dua program tersebut mendorong semakin berkualitasnya hidup anak-anak Indonesia.

"Program itu investasi penting bagi bangsa Indonesia," ujar Marta setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2/2017).

"Program dengan biaya yang besar itu sangat nyata dalam menyasar keluarga berisiko tinggi. Kartu pintar itu intervensi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial," lanjut dia.

(Baca: Jokowi Terima Utusan PBB Bidang Anak, Ini yang Dibahas...)

Atas mumpuninya kartu tersebut, Marta berencana memperkenalkan program tersebut ke negara lain.

"Kami percaya model seperti ini (KIP dan KIS) bisa diduplikasi oleh negara lain," ujar Marta.

Dengan demikian, Indonesia juga berkontribusi menyelamatkan anak-anak di penjuru dunia yang terancam kesehatan dan pendidikannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, saat ini, Indonesia masuk ke dalam Global Partnership soal perlindungan anak.

Terdapat empat negara di dalamnya. Kemungkinan, program KIS dan KIP akan dipaparkan di depan tiga negara lainnya terlebih dahulu sebelum disosialisasikan secara luas.

"Indonesia sudah masuk ke dalam Global Partnership soal child protection. Kalau kita sudah masuk, Indonesia dan tiga negara lain akan menjawab tantangan perlindungan anak, terlibat dalam perlindungan anak secara global," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com