Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Chaidir Ditanya Hubungannya dengan Sejumlah Tokoh GNPF-MUI

Kompas.com - 13/02/2017, 19:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin diperiksa selama 6,5 jam dalam kasus dugaan pencucian uang dengan tidak pidana asal pengalihan kekayaan yayasan.

Pengacara Novel, Ali Lubis, mengatakan, kliennya diajukan sekitar 11 pertanyaan oleh penyidik.

"Pertanyaan terkait apakah Novel kenal dengan petinggi GNPF-MUI," ujar Ali di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Adapun tokoh-tokoh yang disebutkan penyidik yaitu Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin, dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Ali mengatakan, kliennya mengaku mengetahui Bachtiar dan Zaitun secara umum saja karena sesama ulama.

"Tapi kenal dekat, tidak. Tidak ada hubungan dekat," kata Ali.

Novel juga ditanyakan apakah mengenal pengurus Yayasan Keadilan untuk Semua. Penyidik, kata Ali, juga menyebut nama ketua yayasan itu, Adnin Armas. Namun, lagi-lagi Novel mengaku tidak mengenalnya.

(Baca: Novel Chaidir Tak Tahu soal Yayasan Keadilan Untuk Semua)

"Dengan para pengurus yayasan sama sekali tidak kenal. Tadi diklarifikasi saja, tahu tidak soal yayasan dan pengurus," kata dia.

Novel juga ditanya soal selebaran berisi tulisan yang menyatakan bahwa GNPF membuka donasi untuk aksi damai. Dalam selebaran itu, dicantumkan nama-nama pengurus GNPF-MUI, seperti Bachtiar, Zaitun, dan Bendahara GNPF Luthfie Hakim.

"Ada juga nomor rekening dan nama yayasan. Kami jelaskan, Novel tidak pernah tahu, bahkan baru tahu tadi nama yayasan itu," kata Ali.

Sebelumnya, Bachtiar telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Diketahui, Bachtiar Nasir merupakan penanggung jawab aksi damai pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

(Baca: Novel Chaidir Minta Perlindungan, Ini Kata LPSK)

Bachtiar mengatakan bahwa ada dana Rp 3 miliar yang dikelola untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016. Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ditampung di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi, peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka saat aksi 411.

Bachtiar mengatakan, mereka juga menggunakannya untuk biaya publikasi, seperti pemasangan baliho, spanduk, dan sumbangan lainnya. Ada pula sumbangan untuk korban bencana Aceh sebesar Rp 500 juta dan di Sumbawa sebesar Rp 200 juta.

Polisi melihat adanya indikasi penyelewengan dana dalam rekening yayasan tersebut. Namun, Bachtiar membantah ada aliran uang dari rekening yayasan ke pihak lain yang tak sesuai peruntukannya.

Kompas TV Klarifikasi FPI Soal Pengeroyokan Kader PDIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com