Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi: Tak Ada Pemberitahuan soal Aksi di Depan Rumah SBY

Kompas.com - 07/02/2017, 14:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, polisi tidak pernah menerima pemberitahuan adanya aksi unjuk rasa di depan kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Aksi unjuk rasa dilakukan sekelompok mahasiswa di rumah pemberian negara yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).

"Tidak ada pemberitahuan ke polisi soal aksi tersebut dari peserta demo," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

 

(Baca: Fadli Zon: Unjuk Rasa di Depan Rumah SBY, Kok Bisa?)

Oleh karena itu, tak ada polisi yang bersiaga di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, tak ada juga pemberitahuan pemilik rumah, yaitu SBY, kepada polisi. Setelah mengetahui adanya aksi itu, barulah massa dibubarkan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, aksi tidak berlangsung lama karena langsung dibubarkan oleh personil dari Polres Jakarta Selatan.

"Yang penting kita kelola agar tidak melanggar hukum dalam pelaksanaannya, menjaga jangan sampai melakukan aksi anarkis," kata Boy.

 

(Baca: Polisi Amankan Mobil dari Lokasi Demo di Depan Rumah SBY)

Hingga saat ini, belum ada pengaduan keberatan dari masyarakat mengenai aksi demo itu.

Ketua Panitia Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia Septian Prasetyo mengakui, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut adalah bagian dari peserta jambore dari berbagai kampus di Indonesia. Aksi digelar sekitar 200 meter di depan rumah SBY.

Menurut dia, aksi tersebut adalah bagian dari hasil rekomendasi jambore yang digelar selama tiga hari di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, sejak 4 Februari 2017.

Usai para peserta aksi bubar, polisi mengamankan satu mobil Nissan Terrano berwarna hitam bermuatan nasi bungkus dan satu unit bus. Selain menggelar aksi di depan rumah SBY, para mahasiswa juga menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

 

(Baca: Aksi di Depan Rumah SBY Rekomendasi Jambore Mahasiswa di Cibubur)

Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, SBY mengungkapkan adanya unjuk rasa tersebut.

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," ucap SBY melalui akun @SBYudhoyono.

SBY menegasakan bahwa dalam undang-undang, tak dibolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak pernah memberitahunya mengenai unjuk rasa ini.

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tulisnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com