Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Sidang Etik Patrialis Digelar Tertutup

Kompas.com - 03/02/2017, 06:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) Bagir Manan mengatakan bahwa sidang etik terhadap hakim konstitusi sudah seharusnya dilakukan tertutup.

Itu agar saksi atau pihak yang dimintai keterangan merasa lebih nyaman dan leluasa dalam memberikan keterangan.

Sidang Patrialis sedikit berbeda dengan sidang etik terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar pada 2013.

Saat itu, sidang dihari pertama dan kedua dilakukan terbuka. Diakui Bagir, sidang Akil terbuka di dua hari pertama, namun sisanya tetap digelar tertutup. Hal tersebut lantaran banyak pendapat yang menyuarakan sidang mesti tertutup.  

(Baca: Dewan Etik Usulkan MKMK Rekomendasikan Pemberhentian Patrialis secara Tidak Hormat)

"Pertimbangan agar saksi lebih leluasa dalam memberikan kesaksiannya pun juga dipertimbangkan oleh majelis. Jadi, kenapa tertutup? karena koridornya pemeriksaan ini pemeriksaan etik, jadi harus tertutup tidak boleh terbuka," ujar Bagir usai gelaran sidang MKMK yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/2/2017) malam.

Ia mengatakan, berkaca pada persidangan Akil itu, MKMK kali ini sepakat untuk melaksanakan sidang secara tertutup.

Namun demikian, hal ini tidak akan mengurangi substansi tugas MKMK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis.

"Koridornya pemeriksaan ini pemeriksaan etik, jadi harus tertutup tidak boleh terbuka. Kita hanya melanjutkan apa yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Yang penting kan pembacaan putusannya, itu yang ditunggu," kata Mantan Ketua Mahkamah Agung Tersebut.

Sementara itu, Ketua MKMK, Violetta Sukma mengatakan bahwa pihaknya sudah menemukan titik terang terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis setelah dua hari menggelar sidang.

"Dalam dua kali persidangan ini kami rasa dari pihak majelis kehormatan (MKMK) merasa sudah memperoleh cukup bukti," ujar Violetta.

Namun mengenai hasilnya, kata dia, akan diumumkan pada Senin (6/2/2016) nanti.

Mengenai agenda kegiatan MKMK pada Jumat (3/2/2017), akan mulai melakukan penyusunan draf hasil penelusuran yang dilakukan selama dua hari bersidang.

"Soal terjadi pelanggaran atau tidak, tunggu hasil pembacaan putusan hari senin nanti," kata wakil ketua Komisi Yudisial tersebut.

Sebelumnya, MKMK melakukan pemeriksaan terhadap Patrialis di gedung KPK pada Kamis siang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com