Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum Sindir Sosok Negarawan Bersifat Politisi

Kompas.com - 25/01/2017, 09:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau di Twitter melalui akunnya, @anasurbaningrum. Kicauan yang diunggah pada Selasa (24/1/2017) kemarin itu cukup menyita perhatian netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan "abah" pada akhir kalimatnya, hal itu menunjukkan bahwa kicauan tersebut ditulis oleh Anas sendiri. Berbeda dari tujuh kicauan sebelumnya yang menggunakan falsafah Jawa, tiga kicauan kali ini ditulis Anas menggunakan bahasa Indonesia.

"1. Negarawan mengutamakan pupuk. Politisi menyukai karbit. *abah."

"2. Negarawan memperjuangkan generasi berikutnya. Politisi memperjuangkan keturunan berikutnya. *abah."

"3. Demokrasi menjunjung kepentingan rakyat. Dinasti memanggil kepentingan anak. *abah."

Saat dikonfirmasi soal kicauan tersebut, Gde Pasek Suardika, politisi yang selama ini dikenal dekat dengan Anas, menilai kicauan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat membedakan mana sikap seorang negarawanan dan sikap seorang politisi.

"Ini penting agar publik tidak terkecoh dengan tampilan semu yang sekarang banyak menghipnotis," kata Pasek dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017).

Pesan tersebut, lanjut dia, penting agar publik tidak tertipu, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang belakangan terjadi.

"Cukup sudah AU dan beberapa orang tertipu dan menjadi korbannya. Jangan sampai publik semua menjadi korban berikutnya karena sangat berbahaya," ujarnya.

Saat disinggung apakah dinamika yang dimaksud yaitu kontestasi Pilkada DKI, Pasek tak menampik atau menyangkalnya. Untuk diketahui, Pilkada DKI adalah salah satu dari 109 daerah lain yang juga akan melangsungkan pilkada serentak pada 15 Februari mendatang.

"Mungkin tidak khusus ke peserta Pilkada DKI, tetapi kalau berdampak ke sana mungkin iya. Tentunya kalau kondisinya sama dengan cuitan AU," ucap Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com