Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Umat Islam Saat Ini Mengalami Ketidakadilan

Kompas.com - 18/01/2017, 19:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-14 dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas maraknya pertentangan antar-kelompok masyarakat.

Menurut Din, seluruh anggota dewan pertimbangan sepakat akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut.

Dia mengakui, selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antarindividu, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

"Kita ingin dialog, ulama dan umara (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan adanya pertentangan di tubuh bangsa ini," ujar Din.

Din menuturkan, pertentangan antar-kelompok yang terjadi mengakibatkan posisi umat Islam menjadi terpojok dengan adanya anggapan anti-keberagaman pascaaksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Sementara pemerintah dianggap lamban dalam memroses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

Menurut Din, perekonomian umat Islam pada umumnya sedang terpuruk. Sementara pemerintah dinilai terlalu memberikan keistimewaan kepada pemodal besar dan konglomerat.

"Saya simpulkan dan sebagian anggota wantim berpendapat sama. Umat Islam saat ini merasa terpuruk, tertekan dan tertuduh. Umat Islam mengalami ketidakadilan," kata dia.

Oleh sebab itu, Din meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah, memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis untuk membangun Indonesia.

Dia juga mengingatkan bahwa ormas Islam menjadi bagian dari proses berkebangsaan melalui gerakan kultural.

"Lewat dialog ini harus disadari umat Islam perlu diperlakukan secara berkeadilan," kata Din.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nazaruddin Umar berharap jarak antara komponen negara bisa dihindari dengan jalan dialog.

Dia memastikan MUI akan menjadi lembaga keagamaan yang menjunjung kemajemukan.

"Kami berharap jarak antara komponen bangsa makin dekat. Dialog antar komponen bangsa bagus untuk cairkan kebekuan. MUI akan menjadi titik peleburan segala perbedaan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com