Rapat dengan MUI, Wiranto Jawab soal Anggapan Pemerintah Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki niat untuk menjadi rezim otoriter.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjawab salah satu dari 20 pertanyaan yang dilontarkan pada rapat pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Salah seorang peserta rapat menanyakan kepada Wiranto terkait anggapan sikap pemerintah yang mulai otoriter.

Anggapan tersebut bermula ketika pemerintah mewacanakan adanya ormas radikal dan polisi yang dinilai represif saat mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016.

"Saya sampaikan pemerintah sungguh-sungguh mendengarkan rakyat. Kalaupun ada langkah dari pemerintah yang cukup keras dan tegas, itu bukan mengisyaratkan pemerintah masuk pada rezim otoriter seperti yang dituduhkan selama ini," ujar Wiranto.

"Saya jamin pemerintahan Jokowi-JK tidak akan kembali masuk ke dalam rezim otoriter," kata dia.

Wiranto menuturkan, ketegasan yang selama ini ditunjukkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan menjamin berjalannya proses demokrasi.

Pemerintah, kata Wiranto, tidak ingin hukum menjadi lemah. Dia juga mengatakan jangan sampai kebebasan sebagai landasan demokrasi justru melanggar kebebasan orang lain.

"Jangan sampai hukum kita terlalu lemah untuk menjaga kebebasan yang bertanggung jawab. Hukum yang kita terapkan ini mengisyaratkan bahwa antara kebebasan dan kewajiban harus seimbang," tuturnya.

Selain itu, dia juga membantah bahwa kericuhan yang terjadi saat demonstrasi 4 November 2016 disebabkan tindakan represif aparat.

Menurut dia, aparat saat itu hanya bertindak tegas karena ada aturan yang dilanggar.

"Jangan sampai ada tuduhan aparat kepolisian bertindak keras untuk menekan, menyengsarakan rakyat, dan memberangus kebebasan. Demo boleh, tetapi jika ada aturan yang dilanggar tentu ada langkah tegas," ucap Wiranto.