Wiranto Berharap Ada Peningkatan Koordinasi MUI dengan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa menjadi mitra pemerintah dalam menghadapi segala bentuk ancaman nasional.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

"Kehadiran MUI harus menjadi partner strategis pemerintah, menghindarkan masyarakat dari hal negatif. Maka memang perlu ada (peningkatan) koordinasi membuat negara ini aman," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat ini ada perubahan ancaman yang dihadapi Indonesia. Ancaman tidak lagi berupa invansi militer dari negara lain yang bersifat konservatif.

Kemajuan teknologi dan globalisasi mengakibatkan ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan efek negatif seperti radikalisme dan terorisme.

"Setiap orang bisa akses informasi dengan cepat. Efek negatifnya sekarang berita palsu, hasutan, manipulasi dan ujaran kebencian juga cepat beredar," ucapnya.

Selain itu, Wiranto juga memastikan pemerintah akan bersifat terbuka terhadap segala kritik dan aspirasi dari masyarakat.

"Saya jamin pemerintah terbuka. Maka tidak boleh ada saling menyalahkan. Jika ada masalah harus dicari solusinya," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara MUI dengan pemerintah.

Mengingat saat ini terjadi pertentangan antar-kelompok masyarakat dan posisi umat Islam yang tidak diuntungkan.

Menurut Din selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antar-individu saja, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

"Kami memandang perlu dan penting untuk berdialog, saling komunikasi dari hati ke hati untuk menjernihkan persoalan dan mencari solusi. Memang ada pertentangan antar-kelompok akhir-akhir ini dan umat Islam dalam posisi yang tertuduh," ujarnya.