Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2017, Pemerintah Targetkan 3 Juta Warga Miskin Terakses E-Warung

Kompas.com - 17/01/2017, 08:04 WIB
Yodsa Rienaldo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Program Warung Elektronik (e-warung) sebagai bentuk bantuan sosial non-tunai kini mulai merambah 45 kota dan tiga kabupaten. Program dari Kementerian Sosial itu ditargetkan mampu menjangkau 3 juta penerima pada tahun 2017 ini.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan fokus kementeriannya tahun ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penyaluran bansos non-tunai ini diharapkan bisa tepat guna dan tidak salah sasaran.

Seluruh penerima bantuan e-warung adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tahun 2016 akhir, kita sudah sampai kepada 1,2 juta penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang menerima bansos secara non-tunai. Di tahun 2017 ini akan kita maksimalkan menjadi 3 juta penerima,” ujar Khofifah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Untuk bantuan pangan, lanjut Khofifah, Kemensos juga mengonversi bantuan subsidi beras sejahtera (rastra) untuk 1,4 juta penerima rastra, menjadi bantuan pangan non-tunai yang bisa didapatkan melalui e-warung.

Pemilik dan pengelola warung elektronik ini bertindak sebagai penyalur resmi bantuan pemerintah dan sudah berbadan hukum. Warung yang mereka miliki menjual bahan pangan yang diperlukan. Masyarakat hanya perlu memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk dapat mengakses layanan tersebut.

“Insya Allah secara bertahap berbagai bansos akan diintegrasikan dalam kartu yang sama,” jelas Khofifah.

Apa itu e-warung?

Semenjak diluncurkan Kemensos pada tahun 2016, sudah ada 7.733 e-warung yang berdiri di 45 kota dan tiga kabupaten. Jumlah itu meleset sedikit dari target persebaran yang ditetapkan pemerintah yakni 45 kota dan enam kabupaten.

Di dalam program e-warung, masyarakat peserta PKH akan mendapatkan top up dana sebesar Rp 110.000 pada kartu KKS setiap bulannya. Saldo itu bisa dibelanjakan di e-warung tempatnya terdaftar.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok. Untuk saat ini, baru beras dan gula yang dapat dibeli masyarakat melalui e-warung.

Meski demikian, masyarakat penerima bantuan memiliki keleluasaan untuk menggunakan bantuan tersebut dan mengonversikan nilai bantuan yang didapatkannya menjadi beras kualitas medium, premium, ataupun beras dengan kualitas super. Semakin tinggi kualitas berasnya, semakin besar nominal yang harus dikonversikan.

Ke depannya, pemerintah juga akan menyediakan komoditas lainnya yang dianggap perlu seperti telur, minyak goreng, tepung.

Dengan semaki bertambahnya e-warung di berbagai daerah di Indonesia, Kemensos pun menetapkan target tinggi pada tahun 2018.

“Kalau tahun depan insya Allah menurut RKP Bappenas itu akan menarget 10 juta. kalau 10 juta penerima manfaat, itu akan masuk 98 kota dan 200 kabupaten di tahun 2018,” papar Khofifah.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com