Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Nilai Pengibaran Bendera OPM di KJRI sebagai Aksi Kriminal

Kompas.com - 09/01/2017, 22:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto meminta agar kasus pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Jumat (6/1/2017) lalu diusut tuntas.

Otoritas keamanan setempat harus menginvestigasi dan memproses secara hukum pelaku pengibaran.

"Tindakan ini merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir," kata Novanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu lantas merujuk ketentuan di dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik dan konsuler.

Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia, Australia diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI yang berada di wilayahnya.

"Khususnya Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 22 yang menyatakan bahwa Australia sebagai host country (tuan rumah) berkewajiban untuk mengambil langkah yang perlu untuk melindungi semua properti diplomatik RI yang berada di wilayah yuridiksinya terhadap penerobosan atau perusakan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian atau perusakan martabat RI," ujar Novanto.

Bendera Papua Merdeka, yaitu Bintang Kejora, mendadak dikibarkan di kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne, Australia, Jumat (6/1/2017).

 

(Baca: Bendera Papua Merdeka Dikibarkan di Gedung KJRI Melbourne)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pengibaran itu terjadi sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat. Saat itu, sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah shalat Jumat.

Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

"Pemerintah mengecam keras tindakan kriminal yang dilakukan simpatisan kelompok separatis di KJRI Melbourne," ujar Arrmanatha, saat dihubungi, Jumat (6/1/2017).

Informasi yang diterima Kompas.com dari Melbourne dan Canberra menyebutkan, pelakunya terdiri dari dua orang.

Pelaku pertama, seorang laki-laki, menerobos dengan memanjat gedung di samping KJRI dan melompat ke teras atas Gedung KJRI. Setelah berada di Gedung KJRI, pelaku lalu membentangkan bendera Bintang Kejora.

(Baca juga: Kronologi Pengibaran "Bintang Kejora" di Gedung KJRI Melbourne)

Kompas TV Dua Pria Ini Terobos Kedubes Indonesia, Kibarkan Bendera Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com