Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tugas Wakil Ketua DPR Baru Versi Wasekjen PDI-P

Kompas.com - 09/01/2017, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, kursi wakil ketua DPR RI yang tengah diperjuangkan partainya akan diisi orang yang mengurus bidang pemantapan kehidupan kebangsaan.

"Saya kira perlu ditambah wakil ketua bidang pemantapan kehidupan kebangsaan," ujar Basarah di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Basarah berpendapat, bidang tersebut luput dari pengawasan DPR RI selama ini. Sementara itu, banyak peristiwa-peristiwa di tanah air yang mencerminkan hilangnya nilai-nilai berbangsa.

"Jadi ini penting bagi DPR untuk fungsi pengawasan. Agar sesuatu yang menyimpang dari eksistensi kehidupan berbangsa, DPR harus proaktif juga," ujar Basarah.

Soal nomenklatur wakil ketua DPR yang baru disebut-sebut mengurus bidang kemaritiman, Basarah menyerahkannya ke pimpinan DPR RI.

"Itu kan dinamis, akan dibicarakan. Pimpinan DPR tahu apa yang akan diambil," ujar Basarah.

Revisi terbatas Undang-Undang MD3 terkait pasal jumlah pimpinan DPR dan MPR resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Ini menjadi keputusan resmi di Rapat Paripurna pada 15 Desember 2016.

Revisi itu diusulkan PDI-Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu berkeinginan menambah kursi pimpinan DPR RI.

PDI-P menilai, seharusnya partai pemenang pemilu mendapatkan kursi pimpinan parlemen. Namun, PDI Perjuangan belum memutuskan siapa sosok kadernya yang akan ditempatkan sebagai salah satu pimpinan DPR RI.

"Sejauh ini kami masih menunggu perkembangan di DPR dulu. Kalau sudah final perubahannya UU MD3, baru Ibu Megawati Soekarnoputri akan mengambil keputusan," ujar Basarah, Senin.

(Baca juga: PDI-P Belum Putuskan Siapa Kader yang Ditunjuk Jadi Pimpinan DPR-MPR)

Kompas TV Ketua MPR Setuju Revisi UU "Tambah Kursi Pimpinan"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com