Politisi PKS: Kebijakan Menaikkan Harga-harga Memukul Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam mengatakan, sejumlah kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat.

Apalagi, kata dia, sejumlah kenaikan tersebut diberlakukan dalam waktu hampir bersamaan. Semisal, kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), serta biaya pengurusan surat kendaraan bermotor.

"Kita paham bahwa sebagian besar pertumbuhan industri otomotif kita ditopang kendaraan roda dua. Ketika ada kenaikan pengurusan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) yang paling terpukul adalah pengguna roda dua," kata Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

(Baca: Ketua DPRD Pamekasan Tolak Kenaikan Tarif Pengurusan STNK)

"Selain terpukul domestic consumptionnya, juga akan menghambat laju pencarian kerja, menambah pengangguran terbuka," tuturnya.

Padahal, pertumbuhan ekonomi masih jauh dari target yang disebutkan Presiden Joko Widodo saat kampanye pada pemilihan presiden, yakni 7 persen.

"Setiap kenaikan TDL, yang langsung berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, termasuk STNK dan BPKB serta BBM, otomatis akan menekan konsumsi rumah tangga yang akan menghambat laju pertumbuhan itu," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

PKS menilai, tidak bijak jika dalam kondisi perekonomian yang tengah sulit, pemerintah justru menaikan harga yang bisa jadi menambah beban ekonomi rakyat.

(Baca: Menurut Kapolri, Kenaikan Tarif Urus STNK dan BPKB Sudah Disetujui DPR)

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengevaluasi bahkan mencabut kebijakan kenaikan harga.

"Fraksi PKS meminta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga," ucap Ecky.