Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan KPU Kian Berat, Komisioner Harus Sosok Kuat Hadapi Tekanan

Kompas.com - 26/12/2016, 19:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 36 nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 22 calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lolos hasil seleksi tahap II.

Datang dari bermacam unsur dan latar belakang, nama-nama tersebut dinilai cukup kompeten untuk menjabat Komisioner KPU-Bawaslu periode 2017-2022.

"Para petahana, baik pusat maupun daerah, para tenaga ahli, dosen, praktisi hukum, dan pemantau pemilu terlihat ada dalam komposisi yang lolos tahap kedua ini," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz saat dihubungi, Senin (26/12/2016).

Penyelenggara pemilu dihadapkan pada tantangan berat. Terlebih lagi, kata Masykurudin, skema dan mekanisme pemilu kali ini sama sekali baru. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak. 

(Baca: ICW Sebut Ada Nama Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Bermasalah)

Tantangan lain yang mesti dihadapi adalah kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik nasional yang cenderung menurun. 

Para komisioner dan jajarannya mesti bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.

"Aspek integritas, soliditas, kuat dalam tekanan dan kemampuan berkomunikasi, perlu dicari dalam tahapan berikutnya," kata Masykurudin.

Tak ada ahli TI

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy juga menilai hasil seleksi Komisioner KPU-Bawaslu tahap II cukup menjanjikan.

Latar belakang calon komisioner yang beragam menjadi alasannya. Untuk Komisioner KPU, terdiri dari komisioner KPU dan Bawaslu yang kini menjabat, mantan pejabat pemerintahan, komisioner KPU daerah, hingga profesi lainnya.

Namun, Lukman menyayangkan, tidak ada calon komisioner yang belatar belakang teknologi informasi.

Padahal, KPU di masa depan dituntut untuk bekerja dengan basis teknologi informasi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu, kata Lukman, dinilai baik karena banyak yang berlatar belakang hukum dan teknologi.

"Kebutuhan Bawaslu ke depan, yang kewenangannya bertambah luas sebagai lembaga, bukan saja bertugas mengawasi, melainkan juga menjalankan kewenangan peradilan pemilu," kata dia.

"Maka membutuhkan anggota Bawaslu yang paham acara persidangan, dan kuat di bidang pengawasan dan advokasi, serta juga mau memanfaatkan perangkat teknologi untuk memudahkan pengawasan secara luas."

(Baca: 36 Calon Komisioner KPU dan 22 Calon Anggota Bawaslu Lolos Seleksi)

Ia berharap, tim seleksi KPU-Bawaslu dapat mempertahankan obyektivitas demi terpilihnya komisioner-komisioner KPU-Bawaslu yang berkualitas.

"Bukan saja pendidikannya cukup, melainkan juga punya kemampuan teknis dan manajerial yang kuat," kata politisi PKB itu.

Kompas TV KPU Banten Sosialisasi Alat Peraga Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com