Semarak Pilkada Dinilai Teralihkan Kasus Penistaan Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai, Pilkada Serentak 2017 lebih semarak ketimbang 2015. Namun, Jimly menyayangkan, perhatian publik malah teralihkan.

"Sekarang orang di seluruh Indonesia bukan ribut pilkada tapi ribut terhadap penistaan agama. Isunya beralih. Padahal kita maunya pilkada yang semarak," kata Jimly di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Jimly menyebut, sosialiasi Pilkada harus lebih luas lagi. Itu agar masyarakat sadar bahwa pilkada sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan di daerah. 

Menurut dia, selain memilih pemimpin darah baru, pilkada berfungsi sebagai pendidikan politik.

"Fungsi pendidikan itu perlu dan dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Mengurangi golput dan orang bergairah ikut Pilkada. Jangan apatis," ujar Jimly.

Jimly berharap, pemerintah dapat turun tangan membantu menyosialisasikan pilkada pada Januari 2017 atau sekitar satu bulan sebelum pencoblosan.

(Baca: Geliat Tak Terasa di Mayoritas Daerah yang Selenggarakan Pilkada)

Ia meragukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dapat menggencarkan sosialisasi mengingat adanya kesibukan teknis.

Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi sebelumnya mengatakan, semarak Pilkada 2017 tampak sepi.

Padahal kurang dari dua bulan masyarakat akan memilih kepala daerah baru di 101 daerah. Menurut Hariyadi, di beberapa daerah pemberitaan terkait Pilkada sangat sepi, seolah tidak ada pemilihan umum pada Februari 2017 mendatang.

Bahkan, mayoritas masyarakat pemilih di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota cenderung tak acuh.

"Lebih banyak daerah yang sepi. Lebih dari separuh, bahkan mungkin sekitar 80 persen sepi. Artinya biasa saja hampir tidak ada sesuatu," ujar Hariyadi.