KPK: Menteri Juga Banyak yang Tak Mau Kembalikan Aset Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengatakan, banyak aset negara yang dimanfaatkan pejabat publik untuk kepentingan pribadi.

Ia menyebutkan, hal itu pernah terjadi di beberapa kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Menteri juga banyak tak mau kembalikan aset. Ada yang 3 rumahnya tak dikembalikan. Bahkan selevel menteri punya semangat itu. Selevel menteri saja begitu gimana mau kasih contoh," kata Haryono, pada diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), di kereta Commuter Line Jakarta-Bogor, Rabu (21/12/2016).

Bahkan, lanjut dia, ada menteri yang di akhir masa jabatannya mengubah kategori rumah dinas yang ia tempati agar bisa dibeli.

"Jadi kalau aset negara itu ada kelas satu, dua, dan tiga. Nah, yang bisa dibeli itu kelas tiga. Rumah dinas yang tadinya terkategori kelas satu dia buat menjadi kelas tiga dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan). Dan itu dibeli dengan harga yang jauh lebih murah," papar Haryono.

Tak hanya terjadi di Kementerian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri sempat meghadapi problem tersebut.

Haryono menuturkan, di Bandung banyak petinggi PT KAI yang tak bersedia mengembalikan rumah dinas yang telah lama ditempati.

"Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukannya untuk memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Caranya dengan mengeluarkan SK tadi. Itu mengubah kategori rumah dinas dari kelas satu ke kelas tiga dalam jangka waktu sebulan kan tidak masuk akal," kata Haryono.