Soal Keputusan Indonesia Keluar dari OPEC, Ini Kata Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan Indonesia untuk keluar sementara dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tidak akan berdampak besar bagi perekonomian dalam negeri.

Pemerintah memiliki pertimbangan lain sebelum mengambil keputusan tersebut.

Presiden mengatakan, Indonesia bukan kali ini saja keluar dari keanggotaan OPEC.

Pembekuan pertama keanggotaan Indonesia di OPEC terjadi pada tahun 2008, dan efektif berlaku 2009.

Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.

"Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga, kemudian kondisi stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau menjadi anggota," kata Jokowi, di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Menurut Jokowi, keputusan Indonesia untuk kembali hengkang dari OPEC atas dasar untuk memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah," ucap dia.

Keputusan Indonesia keluar sementara dari OPEC diambil dalam Sidang ke- 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11/2016).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan, langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari (bph), di luar kondensat.

Sidang juga meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37.000 bph.

"Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5.000 bph dibandingkan 2016," kata Jonan melalui keterangan resmi, Kamis (1/12/2016).

Dengan demikian, pemotongan yang bisa diterima Indonesa adalah sebesar 5.000 bph.

Jonan menambahkan, sebagai negara net importir minyak, pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik.