Masuk Tahap Ke-2, Pengacara Ahok Minta Kejaksaan Tak Diintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Bareskrim Polri akan melimpahkan barang bukti dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kejaksaan Agung.

Kini, kewenangan penuh penanganan kasus ini berada di tangan kejaksaan.

Pengacara Ahok, Sirra Prayuna, meminta agar Kejaksaan Agung diberi kesempatan untuk bekerja secara independen.

"Hukum tidak boleh diintervensi pihak mana pun, dan kita harus hormati proses hukum itu," ujar Sirra, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Ia juga meminta agar tak ada intervensi terhadap keputusan Kejaksaan Agung soal penahanan terhadap Ahok.

Dengan adanya pelimpahan barang bukti dan tersangka, Ahok akan dibawa ke pengadilan untuk menjalani sidang.

(Baca: Hari Ini, Polri Limpahkan Bukti dan Tersangka Kasus Ahok ke Kejaksaan)

Namun, kejaksaan belum menentukan apakah Ahok akan ditahan atau tidak.

"Harapan saya, jangan proses hukum itu karena ada tekanan dari pihak mana pun," kata Sirra.

Sirra mengatakan, Ahok telah siap dengan pelimpahan ini. 

Namun, ia bingung terhadap proses hukum terhadap Ahok yang dianggapnya super-cepat.

Bergulirnya proses hukum terhadap Ahok terhitung cepat.

Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 6 Oktober 2016 dengan 13 laporan polisi yang masuk.

Kemudian, penyidik memutuskan untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan pada 16 November 2016 dan menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Berkas perkara dilimpahkan pada Jumat lalu dan beberapa hari kemudian dinyatakan lengkap.

"Saya kira sudah siap, kita hormati semua proses hukum ini. Apa pun hasil proses ini, mari semua pihak menghormati ini, kita apresiasi kinerja Polri dan Kejaksaan," kata Sirra.

Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama dan dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama.

Hal tersebut terkait pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51.