Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HMI Bantah Laporkan SBY ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 11/11/2016, 16:46 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) membantah telah melaporkan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri.

SBY sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penghasutan saat berpidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016).

Saat itu, SBY menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah ormas keagamaan yang mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator tim kuasa hukum PB HMI, Muhammad Syukur Mandar mengatakan, secara organsiasi, hanya PB HMI dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dapat diakui secara resmi.

Sedangkan pelapor membawa nama Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi.

"Kalau ada yang mengatasnamakan HMI itu kelompok garis keras. Tentu perbuatannya tidak sehaluan dengan apa yang diputuskan HMI, karena kami jelas mendukung sepenuhnya aksi 4 November itu," kata Syukur di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Syukur menyebutkan, sikap PB HMI dan KAHMI menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok harus diutamakan dari penegakan hukum.

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang berfokus pada pembelaan hukum atas penangkapan kader HMI.

"Fokus kami adalah penangkapan terhadap kader HMI yang dituduh provokator. Sedang kami susun dalam sehari dua hari ini," ucap Syukur.

Ketua umum PB HMI Mulyadi P Tamsir  mengatakan dirinya tidak mengenal Mustagfirien selaku pelapor. Menurut dia, Mustagfirien tidak terdaftar dalam keanggotaan resmi HMI.

"Kami tidak kenal siapa dia. Namanya juga tidak ada dalam daftar kader," ujar Mulyadi.

Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustaghfirien sebelumnya menduga, pidato SBY tersebut mengandung hasutan dan kebencian.

(Baca: Alumni HMI Laporkan SBY ke Polisi karena Dianggap Provokatif)

Hal itu, kata Mustaghfirien, telihat dalam kalimat SBY, "Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran kuda masih ada unjuk rasa itu."

Mustaghfirien menilai, kalimat tersebut telah memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkistis.

Kompas TV SBY: Unjuk Rasa Bukan Kejahatan Politik Asal Tak Anarkis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com