KPK Periksa Akil Mochtar di Lapas Sukamiskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, Senin (31/10/2016), dilakukan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Akil diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada di MK tahun 2011/2012 dengan tersangka Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

"Akil hari ini memang dijadwalkan diperiksa, tapi ternyata jadwal pemeriksaannya di Sukamiskin. Jadi, penyidik yang mendatangi Sukamiskin. Sampai saat ini masih berlangsung," ujar Yuyuk, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/10/2016).

Namun, Yuyuk belum mendapatkan informasi terkait alasan pemeriksaan Akil dilakukan di Sukamiskin.

"Saya belum dapat informasi apa alasannya Akil diperiksa di Sukamiskin. Tapi, memang seperti itu dimungkinkan, karena memang kami juga menjadwalkan memeriksa saksi di Sukamiskin juga," kata Yuyuk.

(Baca: KPK Periksa Akil Mochtar Terkait Dugaan Suap Sengketa Pilkada Buton)

Selain Akil Mochtar, KPK juga memeriksa seorang advokat Arbab Paproeka, pegawai MK Ina Zuchriyah, panitera pengganti definitif pada MK Saiful Anwar, dan seorang wiraswastawan La Rusuli.

Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (19/10/2016).

Samsu sebelumnya mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar untuk Akil.

Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi.

Menurut Samsu, pemberian uang Rp 1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.

"Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar," kata Samsu saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait perkara di MK dengan terdakwa Akil Mochtar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/3/2014).

Saat ini, Akil menjalani masa hukuman pejara seumur hidup karena menerima suap sembilan sengketa Pikada di MK pada 2011.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang terkait suap Pilkada.

Dalam putusan akhir Mahkamah Agung, lebih dari 10 sengketa Pilkada di MK dikaitkan dengan kasus suap Akil.

Sebagian besar di antaranya sudah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi dan para oknumnya sudah bersatus terpidana.