Arahan Kapolri kepada Brimob Jelang Pilkada Serentak

DEPOK, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan jajaran Brimob Polri untuk meningkatkan kewaspadaan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017.

Hal tersebut disampaikan saat Tito memberi arahan kepada jajaran Brimob terkait kerawanan keamanan dalam tahapan pilkada.

"Dari sudut pandang polisi sebagai penegak hukum, maka terjadi polarisasi atau pemisahan masyarakat Indonesia untuk mendukung pasangan calon masing-masing," ujar Tito dalam amanatnya di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (31/10/2016).

Tito menganggap, kondisi tersebut serta kontestasi politik yang ada berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Tito, dalam perhelatan Pilkada kerap terjadi konflik yang disebabkan ambisi pendukung agar calonnya menang.

"Cara ini semestinya sesuai dengan aturan, tapi seringkali menghalalkan segala cara," kata Tito.

(Baca: Usai Terbit Imbauan Siaga I, Kapolri Sambangi Mako Brimob)

Oleh karena itu, perlu adanya peran Polri dan TNI, sebagai pihak yang netral menjadi penengah konflik tersebut.

Aparat penegak hukum, kata Tito, wajib menjaga proses demokrasi berjalan lancar untuk menetapkan pemimpin masyarakat.

Caranya dengan upaya preventif, berdialog hingga tindakan keras jika situasi memanas.

"Kalau Pilkada aman, pimpinan yang terpilih, siapapun akan dapatkan legitimasi dan dukungan rakyat sehingga jadi pimpinan yang diterima rakyat," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito meminta jajaran kepolisian dan Brimob mempersiapkan tenaga ekstra untuk mengamankan pilkada. Apalagi sejumlah aksi unjuk rasa digelar selama tahapan pilkada tahun ini. 

"Polri wajib untuk melindungi melayani dan mengamankan para demonstran sepanjang dilakukan dengan tata cara aturan hukum yang berlaku," kata Tito.