Polemik Sistem Pemilu, antara Terbuka atau Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu yang dijanjikan pemerintah sejak dua bulan lalu, akhirnya diserahkan ke DPR pada pekan lalu.

Namun, dalam salah satu usulan pasal terkait sistem pemilu legislatif ternyata menimbulkan polemik.

Dalam draf tersebut, pemerintah mengajukan perubahan sistem. Pada Pemilu Legislatif 2019, pemerintah ingin digunakan sistem proporsional tertutup.

Dalam Pasal 401 diatur bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih didasarkan pada nomor urut.

Aturan itu menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang basis penentu pemenangnya berdasarkan suara terbanyak.

Partai politik sebagai perserta Pemilu memiliki sikap yang berbeda terkait usulan tersebut.

PDI Perjuangan sebagai pendukung pemerintah menganggap sudah tepat pilihan pemerintah menggunakan sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto menyatakan, sistem proporsional tertutup menjamin kedaulatan partai tanpa harus mengorbankan representasi rakyat.

"PDI-P mendukung usulan Pemerintah tersebut karena proporsional tertutup memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Bila sistem kepartaian kuat tentu merepresentasikan kehendak rakyat karena apa yang diperjuangkan partai datang dari rakyat," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Hasto menambahkan, dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, partai bisa memastikan bila semua caleg yang hendak maju ke parlemen memiliki pemahaman ideologi partai yang kuat.

Menurut dia, di PDI-P, hal tersebut bisa diukur dari sekolah partai yang telah dijalankan sejak lama.

Dari situ, kata Hasto, pemahaman ideologi partai tak hanya dipahami secara normatif melainkan juga menyentuh ranah teknis.

"Sebab di sekolah partai kami juga membahas isu-isu terkini yang dikaitkan dengan ideologi partai, sehingga para calon anggota legislatif yang punya nilai bagus memang terbukti memahami ideologi partai hingga teknis," ucap dia.

Saat ditanya apakah sistem proporsional tertutup menguntungkan caleg yang dekat dengan pimpinan parpol, Hasto menjawab, partainya menyikapi hal itu secara profesional.

"Kedekatan kalau tidak mengorbankan ideologi partai tentu tidak masalah, yang bermasalah adalah kedekatan yang mengorbankan ideologi. Kami juga tidak mau kok partai dirugikan dengan kedekatan semacam itu," papar Hasto.