Polemik Sistem Pemilu, antara Terbuka atau Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu yang dijanjikan pemerintah sejak dua bulan lalu, akhirnya diserahkan ke DPR pada pekan lalu.

Namun, dalam salah satu usulan pasal terkait sistem pemilu legislatif ternyata menimbulkan polemik.

Dalam draf tersebut, pemerintah mengajukan perubahan sistem. Pada Pemilu Legislatif 2019, pemerintah ingin digunakan sistem proporsional tertutup.

Dalam Pasal 401 diatur bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih didasarkan pada nomor urut.

Aturan itu menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang basis penentu pemenangnya berdasarkan suara terbanyak.

Partai politik sebagai perserta Pemilu memiliki sikap yang berbeda terkait usulan tersebut.

PDI Perjuangan sebagai pendukung pemerintah menganggap sudah tepat pilihan pemerintah menggunakan sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto menyatakan, sistem proporsional tertutup menjamin kedaulatan partai tanpa harus mengorbankan representasi rakyat.

"PDI-P mendukung usulan Pemerintah tersebut karena proporsional tertutup memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Bila sistem kepartaian kuat tentu merepresentasikan kehendak rakyat karena apa yang diperjuangkan partai datang dari rakyat," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Hasto menambahkan, dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, partai bisa memastikan bila semua caleg yang hendak maju ke parlemen memiliki pemahaman ideologi partai yang kuat.

Menurut dia, di PDI-P, hal tersebut bisa diukur dari sekolah partai yang telah dijalankan sejak lama.

Dari situ, kata Hasto, pemahaman ideologi partai tak hanya dipahami secara normatif melainkan juga menyentuh ranah teknis.

"Sebab di sekolah partai kami juga membahas isu-isu terkini yang dikaitkan dengan ideologi partai, sehingga para calon anggota legislatif yang punya nilai bagus memang terbukti memahami ideologi partai hingga teknis," ucap dia.

Saat ditanya apakah sistem proporsional tertutup menguntungkan caleg yang dekat dengan pimpinan parpol, Hasto menjawab, partainya menyikapi hal itu secara profesional.

"Kedekatan kalau tidak mengorbankan ideologi partai tentu tidak masalah, yang bermasalah adalah kedekatan yang mengorbankan ideologi. Kami juga tidak mau kok partai dirugikan dengan kedekatan semacam itu," papar Hasto.

Ditolak

Namun, penolakan muncul dari sebagian parpol yang tetap ingin menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya menilai sistem proporsional terbuka lebih adil dibandingkan dengan yang tertutup karena menghadirkan kompetisi secara terbuka bagi masing-masing caleg.

Dengan sistem proporsional terbuka, para calon diharuskan berpikir kreatif agar bisa lolos ke parlemen.

Selain itu, kata Eddy, sistem proporsional terbuka menjadikan seluruh calon setara, artinya tak satu pun yang diistimewakan partai.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid menuturkan, sistem proporsional terbuka sejalan dengan harapan rakyat Indonesia.

"Dari tiga pemilu legislatif sebelumnya masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka. Tentu di 2019 harapanya juga tetap proporsional terbuka karena trennya seperti itu," kata Jazilul.

Selain itu, menurut Jazilul, perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup juga membawa dampak negatif.

Ia khawatir adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 karena rakyat sudah terbiasa dengan sistem terbuka.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menyatakan, sebaiknya pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan lolosnya caleg didasarkan pada suara terbanyak.

"Ini buat awalan ya meski kami belum menentukan sikap resmi karena masih menunggu hasil kajian. Apa usulan pemerintah itu tidak bertentangan dengan putusan MK dan juga rawan digugat oleh orang yang merasa dirugikan dengan usulan tersebut," kata Muzani saat dihubungi Kompas.com.

Muzani menambahkan, Gerindra menginginkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan produk hukum yang ada.

Tergantung parpol

Menanggapi polemik tersebut, Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, usulan pemerintah terkait sistem proporsional tertutup tidak menyelesaikan masalah.

Sebab, kata Masykur, permasalahan sesungguhnya ada di tubuh parpol.

Dalam sistem proporsional terbuka memang didapati berbagai kelemahan, di antaranya biaya politik yang tinggi dan kohesifitas antara caleg dan parpol.

Begitupula dengan sistem proporsional tertutup yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang dekat dengan pucuk pimpinan parpol.

Karena itu, Masykur menilai, parpol merupakan kunci utama dalam menentukan sistem pemilu legislatif.

Jika sistem rekrutmen parpol tak kunjung membaik, maka sistem apapun yang digunakan tetap tak menjawab masalah.

Ia meyakini, jika sistem rekrutmen parpol dilakukan secara ideologis dan kinerjanya didasarkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, maka sistem pemilu model apapun tetap menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

"Makanya usulan pemerintah ini seperti orang sakit kepala, tapi obatnya buat sakit perut. Kalau mau menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas jangan hanya sistem pemilu yang dibenahi, parpol sebagai institusi penyedia calon juga harus dibenahi," kata dia.