Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bebas dari Sandera Perompak Somalia, 4 WNI dalam Keadaan Sehat

Kompas.com - 24/10/2016, 11:54 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat orang warga negara Indonesia telah dibebaskan dari penyanderaan perompak Somalia. Mereka disandera sejak 26 Maret 2012.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, keempat sandera itu dalam keadaan sehat.

Keempat WNI itu antara lain Sudirman (24) asal Medan, Sumatera Utara; Supardi (34) asal Cirebon, Jawa Barat; Adi Manurung (32) asal Medan, Sumatera Utara; Elson Pesireron (32) asal Seram, Ambon.

"Keadaan WNI secara umum sehat," kata Retno di kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (24/10/2016).

(baca: Empat WNI Bebas Setelah Disandera 4,5 Tahun oleh Perompak Somalia)

Retno menuturkan, telah berbicara langsung dengan Sudirman setelah mendarat di bandara Nairobi.

Pada hari ini, lanjut Retno, keempat WNI akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Nairobi.

"Perlu beberapa hari untuk proses pemulihan sebelum dipulangkan. Malam kemarin setelah keempat sandera mendarat, pihak keluarga telah diberi tahu mengenai pembebasan keempat sandera," ucap Retno.

(baca: Menhan: Tak Boleh Ada Sandera Abu Sayyaf yang Tewas)

Menurut Retno, sejak Januari 2015, Presiden Joko Widodo memerintahkan pihaknya dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk mengintensifkan upaya pembebasan WNI.

Keselamatan sandera, kata dia, merupakan prioritas dalam proses penyelamatan.

Sejak dua tahun terakhir, tambah Retno, pemerintah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga secara rutin untuk menyampaikan setiap perkembangan upaya pembebasan.

"Pembebasan ini berhasil dilakukan setelah proses yang sangat panjang. Pembicaraan dengan negara-negara asal ABK sangat intensif. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LSM dan organisasi nirlaba internasional serta dukungan PBB," ujar Retno.

Sebanyak 29 ABK kapal Naham 3 dibajak oleh perompak Somalia di sekitar perairan Seychelles pada tanggal 26 Maret 2012.

Kapten kapal meninggal saat pembajakan terjadi. Dua sandera lain meninggal pada tahun 2014.

Salah satunya adalah WNI bernama Nasirin asal Cirebon, Jawa Barat dikarenakan sakit Malaria.

26 ABK itu merupakan warga negara Filipina, Indonesia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com