JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya kritik dan ketidakpuasan terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Nusyirwan, kritik terhadap pemerintah adalah sebuah hal wajar, terlebih jika muncul dari partai politik yang berada di luar pemerintahan.
Nusyirwan menuturkan, partai politik oposisi pasti akan mencari kelemahan pemerintahan Jokowi-JK. Ia juga meyakini partai oposisi tak akan melihat capaian pemerintah Jokowi-JK, misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.
Padahal, Anggota Komisi V DPR RI itu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Kebijakan pembangunan di daerah perbatasan ia anggap penting untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan warga Indonesia dengan negara tetangga di perbatasan, serta dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari infiltrasi batas.
“Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, sebagai sebuah jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja,” ucap Nusyirwan, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (23/10/2016).
(Baca: Dua Tahun Menjabat, Jokowi-JK Dinilai Terlalu Sibuk dengan Urusan Politik)
Nusyirwan mengungkapkan pembangunan mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, berhasil dieksekusi di era pemerintahan Jokowi-JK. Sama halnya pembangunan tol laut yang digenjot untuk meningkatkan aktivitas perdagangan serta distribusi logistik nasional.
"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi,” pungkas Nusyirwan.
(Baca: Fadli Zon Kritik Dua Tahun Jokowi-JK Melalui Puisi)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Fadli mempermasalahkan melambungnya harga sejumlah bahan pokok yang harus dibayar masyarakat. Di sisi lain, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun membandingkan tingkat kemajuan Indonesia dengan negara tetangga yang kian hari kian pesat. Sementara Indonesia ia nilai hanya bisa jalan di tempat.