Demokrat Nilai Kasus RS Sumber Waras Jadi Contoh Penegakan Hukum Tebang Pilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, sepanjang dua tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, penegakan hukum masih tebang pilih.

Menurut Syarief, hal itu terlihat jelas dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Sebab, kata Syarief, hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) malah diacuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

"Menurut saya itu jelas sekali memperlihatkan penegakan hukum yang masih pilih-pilih. Semestinya kan penegakan hukum berlaku kepada semua rakyat," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Syarief menilai hal tersebut berbeda dengan masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era SBY kata Syarief, begitu BPK menemukan kerugian negara, aparat penegak hukum akan langsung mengusut kasusnya.

"Sekarang kan enggak begitu. BPK bilang ada kerugian negara, tapi KPK anggapnya tidak ada, menurut saya itu contoh yang konkret sekali," ujar Syarief.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan pihaknya masih akan melanjutkan penyelidikan pada pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, dalam waktu dekat, KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) akan bertemu untuk membahas pembelian lahan yang dilaporkan ada dugaan korupsi itu.

(Baca: KPK Pastikan Masih Selidiki Pembelian Lahan Sumber Waras)