"2 Tahun Jokowi Berkuasa, Penegakan HAM Masih 'Nol Besar'"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dinilai masih minim.

Padahal penegakan HAM menjadi salah satu janji kampanye Jokowi. 

Hingga kini, belum ada kemajuan dalam penegakan HAM, meski Jokowi telah menjadi Presiden sejak 20 Oktober 2014.

"Kalau di bidang HAM nol besar. Enggak ada yang maju. Kasus mana soal HAM yang diselesaikan?" 

Hal itu diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

"Institusi-institusinya juga enggak ada yang kerja menyelesaikan. Banyak kita terima kasus pelanggaran HAM, enggak ada yang diselesaikan," ujar Haris lahi.

Haris menyatakan pandangannya usai konferensi pers di Sekretariat Kontras, Jakarta, Jumat (14/10/2016) kemarin.

Menurut Haris, negara saat ini bukan hanya gagal dalam menegakan HAM, tapi pun negara menjadi ancaman bagi masyarakat.

Sebab, lanjut Haris, angka pelanggaran HAM justru meningkat sejak Jokowi menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia.

"Bukan cuma gagal, negara sekarang mengancam. Jadi ancaman buat rakyat. Angka pelanggaran HAM meningkat di jaman Jokowi," ucap Haris.

Jika ini terus berlanjut, Haris mengaku tidak bisa membayangkan jika Jokowi harus memimpin Indonesia selama dua periode.

"Dua tahun saja begini. Kalau berkuasa sampai 10 tahun saya enggak mengerti akan seperti apa," kata Haris.