Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap "Tax Amnesty" Berdampak pada Penguatan Rupiah

Kompas.com - 28/09/2016, 16:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat di kisaran Rp 12.900.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penguatan nilai tukar rupiah tidak terlepas dari keberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Pada dewasa ini tentu karena melihat potensi-potensi dari pada tax amnesty cukup baik. Maka tentu rupiah menguat, antara lain karena itu,” kata Kalla di Jakarta Convention Center, Rabu (28/9/2016).

Meski demikian, menurut Kalla, naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merupakan hal biasa.

(baca: BI Nilai "Tax Amnesty" Dorong Penguatan Rupiah ke Rp 12.900)

Namun, penguatan rupiah juga bisa menjadi indikasi menguatnya perekonomian Indonesia.

“Dan ekonomi kita artinya bisa stabil pada masa akan datang,” kata dia.

Pada pasar spot Bloomberg pukul 12.30 WIB rupiah berada di kisaran Rp 12.934 per dollar AS. Sedangkan pada penutupan perdagangan Selasa (27/9/2016) rupiah berada di kisaran Rp 12.990 per dollar AS.

(baca: Rupiah Menguat Tembus ke Kisaran Rp 12.900 Per Dollar AS, Ada Apa?)

Realisasi tax amnesty terus melonjak pada akhir September. Berdasarkan data Ditjen Pajak yang dikutip Kompas.com, Selasa (27/9/2016), pukul 18.00 WIB, jumlah harta yang dilaporkan ke negara mencapai Rp 2.476 triliun.

Jumlah harta itu tetap didominasi oleh harta yang dideklarasikan di dalam negeri sebesar Rp 1.695 triliun. Sedangkan harta yang dideklarasikan di luar negeri mencapai Rp 654 triliun.

Adapun harta dari luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) mulai tembus Rp 127 triliun. Sementara uang tebusan yang masuk langsung ke kas negara sebesar Rp 53,4 triliun.

Sebelumnya BI memperkirakan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan memenuhi target.

Kompas TV Para Pengusaha Ikuti Program Tax Amnesty
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com