Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Pembicara di Golkar, Sri Mulyani Ditagih soal Dana Parpol

Kompas.com - 27/09/2016, 13:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Di acara yang dihadiri ratusan kader Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan Kepala Daerah itu, Sri Mulyani memaparkan mengenai tantangan ekonomi Indonesia kedepan. Usai pemaparan, Sri Mulyani pun sempat ditagih soal dana partai politik.

Ketua Koordinator Golkar bidang Kesra Roem Kono mengatakan, dana parpol yang ada saat ini, yakni Rp 108 per suara masih belum mencukupi.

"Ada titipan dari ketum (Partai Golkar) Setya Novanto, soal dana partai ini bagaimana Bu?" kata Roem Kono saat sesi tanya jawab.

Sri Mulyani tak menjawab dengan tegas apakah pemerintah akan mengakomodir permintaan Partai Golkar untuk menambah dana parpol. Ia hanya bercerita soal pengalamannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

(Baca: PDI-P Minta Pemerintah Kucurkan Lebih Banyak Dana Parpol)

Menurut Ani, sapaan akrabnya, banyak negara di dunia gagal menjadi negara maju karena terperangkap pada middle income.

"Banyak negara naik jadi middle income, tapi enggak pernah jadi negara kaya. Itu biasanya terjadi terutama kalau elite politiknya tidak mampu berkompromi untuk membuat agar ekonominya makin besar," kata dia.

Ia mengatakan, harusnya negara-negara itu bisa sabar untuk menunggu menjadi negara maju terlebih dahulu.

(Baca: Fadli Zon Usulkan Dana Parpol Rp 5.000 Per Suara)

"Bila ekonomi masih setengah besar disedotnya terlalu banyak, kayak drakula nyedot terlalu banyak, dia mati. Enggak ada lagi yang disedot," tambah dia.

Pada akhirnya, Sri Mulyani pun mengembalikan keputusan kepada Partai Golkar sendiri.

"Kesepakatan kita saja sebagai wakil rakyat, kita akan membuat ekonomi kita seperti apa," ucap dia disambut tepuk tangan para kader Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com