Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Panglima TNI soal Mata-mata Abu Sayyaf Dinilai Resahkan Publik

Kompas.com - 26/09/2016, 14:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic (ISESS) Khairul Fahmi mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI harus diperkuat fakta pendukung.

"Apa fakta pendukungnya? Atau apa perlunya informasi itu dibuka kepada publik?" ujar Khairul melalui pesan singkat, Senin (26/9/2016).

Ia menilai, pernyataan itu juga tidak ditindaklanjuti oleh sebuah tindakan seperti pengejaran atau minimal penelusuran.

Pada akhirnya, menurut Khairul, pernyataan itu menyisakan keresahan di publik. Bahkan, ada kesan bahwa Panglima hanya mencari kambing hitam atas kegagalan memberikan rasa aman di wilayah perairan Indonesia.

Oleh sebab itu, Khairul mendesak agar Panglima TNI membuktikan pernyataannya itu.

"Tunjuk hidung. Karena tentu saja kalau itu benar, tidak boleh dibiarkan dan hanya mengeluh ke kiri ke kanan," ujar Khairul.

Di sisi lain, ia meyakini Abu Sayyaf bukan kelompok yang mempunyai kemampuan menempatkan mata-mata atau menggalang aset di Indonesia untuk menyuplai informasi.

"Bahkan, tampaknya kemungkinan adanya oknum yang menjual informasi untuk sekadar cari untung justru lebih besar daripada ada mata-mata yang memang bekerja untuk Abu Sayyaf," ujar dia.

Jika memang hal seperti itu terjadi, Khairul mengatakan, teroris sesungguhnya adalah oknum tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf kemungkinan memiliki mata-mata di Indonesia. Hal itu diungkapkannya karena mereka selalu mengetahui aktivitas kapal asal Indonesia di Perairan Sulu.

"Ya logika berpikirnya saja, bagaimana dia (Abu Sayyaf) bisa tahu. Berarti kan ada yang informasi, kan itu saja," ujar Gatot.

Kompas TV WNI Asal Bulukumba Dibebaskan Kelompok Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com