PDI-P Tak Jadikan Menteri Juru Kampanye Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak melibatkan dan menjadikan kader-kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Kerja untuk menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2017.

"PDI Perjuangan tidak melibatkan kader-kadernya yang ada di kabinet, karena taat pada pertauran," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (25/9/2016).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan keputusan yang menegaskan semua menteri di Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menjalankan tugasnya sesuai bidangnya di pemerintahan.

Oleh karena itu, kata dia, PDI Perjuangan memutuskan, tidak melibatkan kadernya yang menjadi menteri kabinet untuk menjadi juru kampanye.

"Karena presiden melarang para menteri jadi juru kampanye, PDI Perjuangan taat," katanya.

PDI Perjuangan adalah partai politik pengusung Jokowi.  Menurut Kristiyanto, PDI Perjuangan akan memanfaatkan pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menjadi juru kampanye pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia, termasuk tujuh provinsi.

Tahun depan, Pilkada serentak di tingkat gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. 

"PDI Perjuangan juga akan menampilkan ketua umum, Ibu Megawati, menjadi juru kampanye utama pada pilkada di tujuh provinsi," kata dia.